bg
Selamat Datang di Layanan Bantuan Hukum Pushidrosal
Sentra Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
kadis
Kolonel Laut (KH) Aris Abdullah, S.H., M.H.
Kadiskum Pushidrosal

Tentang Kami

Dinas Hukum Pushidrosal sebagai pelaksana Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut pada bidang hukum berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang hukum, pembinaan hukum, melaksanakan sosialisasi bidang hukum, pemberian bantuan hukum di lingkungan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, serta melaksanakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan mengenai pembinaan dan pengembangan Hukum Laut Nasional maupun Internasional dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta kegiatan-kegiatan operasi lainnya.

Dinas Hukum Pushidrosal juga melaksanakan koordinasi dengan badan/instansi di dalam maupun di luar Pushidrosal untuk kepentingan tugas sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.

Bidang Layanan

Pelayanan Diskum Pushidrosal

Internal Pushidrosal

1. Mendampingi dan memberikan saran pendapat hukum di dalam setiap pembuatan kontrak kerjasama antara Pusat Hidro-Oseanografi TNI Agkatan Laut dengan pihak Kementerian/Lembaga atau Pihak Lain agar dapat melindungi kepentingan pihak Pusat Hidro-Oseanografi TNI Agkatan Laut dan sebagai upaya penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa perdata di antara kedua belah pihak.


2. Memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan aset-aset tanah Pusat Hidro-Oseanografi TNI Agkatan Laut serta merecord hasil perkembangan proses hukum sebagai bahan laporan ke komando atas.

Eksternal Pushidrosal

1. Meningkatkan konsultasi hukum dan melaksanakan bantuan hukum kepada anggota dan keluarganya baik Militer maupun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut serta Purnawirawan TNI, Pensiunan PNS TNI dan Warakawuri, Janda/duda pensiunan PNS TNI dan Veteran di Lingkungan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Agkatan Laut, serta badan usaha/perusahaan yang bekerjasama dengan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Agkatan Laut.


2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait TNI (Polisi Militer, Oditurat Militer dan Peradilan Militer) serta instansi lainnya dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun pidana sesuai dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.


3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Hukum Laut Nasional/Internasional dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta kegiatan-kegiatan operasi lainnya.

Team Ahli

Para Tenaga Ahli Kami di bidang Hukum

member
Letkol Laut (KH) Haridus, S.H., M.Tr. Opsla
Kasubdis Kumla
member
Lettu Laut (P) Erwin S Harahap, S.H.
Kaur Bankum Diskum Pushidrosal
member
Lettu Laut (KH) Haryo Septiadi Arunanto, S.H.
Paur Binkum Diskun Pushidrosal
member
Lettu Laut (S) Yusup Purba, S.H.
Paur Jian Diskum Pushidrosal
Background

TUGAS POKOK

  1. Merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan hukum di Lingkungan Pushidrosal berdasarkan kebijaksaan Komandan Pushidrosal.
  2. Menyusun rencana dan program pembinaan hukum di lingkungan Pushidrosal berdasarkan rencana dan program Pushidrosal.
  3. Melaksanakan rencana dan program pembinaan hukum Pushidrosal.
  4. Melaksanakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan mengenai pembinaan dan pengembangan Hukum Laut Nasional/Internasional dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut serta kegiatan-kegiatan operasi lainnya.
  5. Menyelenggarakan pembinaan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan semua aspek kegiatan Pushidrosal.
  6. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan hukum dalam upaya meningkatkan kadar kesadaran hukum dan penegakan hukum.
  7. Menyelenggarakan pembelaan dan nasehat hukum dalam rangka mendukung kegiatan dan tugas Pushidrosal.
  8. Melaksanakan koordinasi dan membina jaringan informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Pushidrosal dan instasi di luar Pushidrosal, guna menjamin kelancaran penyampaian data dan menciptakan kesamaan persepsi serta kesatuan tindak dalam rangka pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan Pushidrosal.
  9. Memimpin dan membina Bagkum Pushidrosal guna menjamin terselenggaranya fungsi pembinaan hukum di lingkungan Pushidrosal.
  10. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja Bagkum Pushidrosal guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasil guna dan berdaya guna.
  11. Melaksanakan koordinasi dengan badan/instansi di dalam maupun di luar Pushidrosal untuk kepentingan tugas sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.